Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan

    Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.  Peraturan Gubernur  Provinsi Jawa Timur Nomor.  38  Tahun 2009  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi  Jawa Timur Tahun 2009-2014. Sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dalam pasal 15 Peraturan Daerah Nomor  9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur adalah :

1.  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, 

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata,

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi : 
    a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;  
    b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata; 
    c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 
    d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; 



Visi dan Misi

Visi Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata JawaTimur Tahun 2009-2014 sebagaimana dalam Renstra Dinas Tahun  2009-2014 yaitu : “Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Sebagai Penunjang Kemakmuran Bersama”.

Misi merupakan pernyataan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.  Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi    Jawa Timur  mempunyai tugas melaksanakan pembangunan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Timur secara transparan dan akuntabel, yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut,  melalui 2 (dua) Misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya, dalam rangka mempertahankan dan memperkuat jati diri dan karakter bangsa.

b. Meningkatkan  pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata Jawa Timur yang berdaya saing global. 

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan 6 (enam) tujuan strategis sebagai berikut :

a.  Mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran;
b.  Mewujudkan pengelolaan  pengembangan dan pelestarian budaya, seni dan Perfilman;
c.  Mewujudkan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian cagar budaya dan benda budaya;  
d.  Mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing;
e.  Mewujudkan citra pariwisata yang kompetitif;
f.  Mewujudkan SDM budaya dan pariwisata serta produk-produk pendukung lain yang berkualitas dan berdaya saing;

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur adalah :

Struktur Organisasi

PPID

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayanai permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

Selengkapnya

E-LELANG

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur akan memberikan informasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Lelang). Perusahaan/Penyedia Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai penyedia barang/jasa. Informasi lebih lanjut silakan kontak kami.

Selengkapnya

Kontak

Alamat : Jl. Wisata Menanggal, Surabaya 60234             Telp : (031) 8531814-16
Email : info@disbudpar.jatimprov.go.id                         Fax : (031) 8531822

Hubungi Kami

Silakan isi form berikut ini bila ada pertanyaan atau komentar apapun yang berhubungan dengan kami, terima kasih.